Solusi Perpajakan Daerah
Untuk PAD yang
Lebih Optimal

DESENTRALISASI FISKAL

Otonomi Daerah (UU No.32 Tahun 2004)

Penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendukung kesuksesan otonomi daerah dan merupakan bentuk desentralisasi fiskal.

  1. Kewenangan perpajakan (local taxing power)
  2. Keleluasaan belanja (expenditure assignment)
  3. Perencanaan, penatapan, dan pelaksanaan anggaran (budget discretion)
  4. Keleluasaan investasi dengan  peminjaman dan kerjasama pendanaan dengan pihak lain.

Dengan ETP ini akan bisa mendukung kebijakan fiskal nasional. Support national fiscal policy kita. Kita berharap dengan melakukan otomatisasi pembayaran, maka kita bisa melakukan otomatisasi pemotongan pajaknya

SRI MULYANI, MENTERI KEUANGAN INDONESIA

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMASI POTENSI PAJAK

MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAERAH
MELALUI DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN

SKOTA PAJAK

Lapor Pajak Tinggal “Klik”

Melalui modul pelaporan di SKOTA Pajak, Wajib Pajak mendapatkan pengalaman melaporkan pajak yang mudah, cepat, dan nyaman.

Wajib Pajak dimudahkan sejak proses penginputan data, verifikasi laporan, sampai pencetakan SPTPD atau SSPD.

User Management

Fitur Manajemen User memudahkan wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri dan memperoleh NPWPD. Modul ini juga membantu pemda dalam mengelola data wajib pajak.

Transaction Surveillance

SKOTA Pajak dilengkapi dengan fungsi monitoring yang mampu mencatat dan melaporkan transaksi selama 24/7.

TAPPING BOX

Perangkat ini dipasangkan ke mesin kasir dan merekam setiap transaksi yang terjadi. Diperuntukkan bagi usaha menengah ke atas seperti restoran

WEB SERVICE

Menghubungkan data base software wajib pajak dengan data base perpajakan daerah. Cocok untuk usaha yang sudah established seperti perhotelan

Mobile POS

Sofware POS merekam dan mengirimkan data transaksi ke database SKOTA Pajak. Diperuntukkan bagi usaha kecil menengah seperti kedai kopi

BLUETOOTH PRINTER

Merekam setiap transaksi yang dilempar ke printer melalui jalur komunikasi Bluetooth. Diperuntukkan bagi WP yang menggunakan POS seperti Mokapos

GIS Monitor PBB

GIS UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pemanfaatan teknologi GIS (Geographical Information System) mendukung peningkatan realisasi pajak PBB-P2.

  • Link data visually on one common platform
  • Easy and accurate collection of information such as covered area, tax payers details, property valuation (NJOP).
  • Less visit for complaint and assessment purpose.
  • Greater visibility through graphics and colors.
  • Transparency and consistency in tax assessment.

Melayani Pembayaran Pajak Melalui Berbagai Channel Pembayaran

Channel pembayaran bank dan non-bank dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

KEUNTUNGAN SKOTA PAJAK

Asset 22

WAJIB PAJAK

Asset 32

PEMERINTAH

Asset 12

BPD

Latest ARTICLE OF SMART PAJAK