Penyebaran Covid-19 membuat berbagai industri terpukul, terutama sektor pariwisata. Pariwisata sebagai sektor prioritas perlu pembangunan yang terarah. Bagaimana pemerintah Indonesia menentukan arah pembangunan yang tepat untuk pariwisata Indonesia?
Tekad pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas dan unggulan memang sudah tidak perlu diragukan. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi bahkan mengisyaratkan bahwa untuk kepentingan mendongrak kinerja pariwisata, Indonesia siap untuk usaha total.
Pemerintah Indonesia memang sangat serius untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai core economy bangsa. Hal ini setidaknya terlihat dari banyaknya program dan alokasi dana yang diberikan. Banyak sekali proyek pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung pelayanan pariwisata dan mobilitas turis seperti paket proyek pengerjaan jalan, bandara, airport maupun sarana pendukung amenitas di destinasi wisata superprioritas. Selain dalam bentuk pembenahan infrastruktur, guyuran dana yang fantastis pun di berikan kepada sektor pariwisata.
Kementerian Pariwisata bahkan mendapatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6,35 triliun pada September 2019. Anggaran ini diperuntukkan untuk empat destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.
COVID-19 Mengguncang Pariwisata Indonesia
Ambisi pemerintah jelas terlihat ketika wabah COVID-19 mulai terjadi. Pemerintah kukuh satu suara bahwa aksi “bakar duit” dalam bentuk paket insentif promosi pariwisata bernilai 298 Miliar Rupiah akan terus dijalankan. “Tidak, itu berbeda insentif, itu kan kita berikan kepada wisatawan (mancanegara) dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi episentrum dari virus corona [Covid-19],” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Awalnya dana fantastis tersebut ditunjukkan untuk mendatangkan 736.000 wisatawan asing yang diperkirakan akan berkontribusi terhadap devisa sekitar Rp13 triliun.
Belakangan pemerintah Indonesia harus menelan pil pahit. Fenomena COVID-19 secara cepat menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Virus Corona yang awalnya dikira sebagai flu biasa terbukti mematikan dan memiliki tingkat penularan yang tinggi. Mau tak mau Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi pelaksanaan program insentif pariwisata. “Ditunda, di-review dulu. Sampai lebih jelas lagi kondisinya,” tutur Wishnu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Merebaknya Pandemic COVID-19 telah membuat pariwisata Indonesia lumpuh. Berbagai destinasi wisata, tempat hiburan, penginapan dan maskapai penerbangan menghentikan aktivitas operasionalnya. Restoran dipaksa untuk tutup dan event-event pariwisata diwajibkan untuk diundur atau dibatalkan sama sekali.
Akibat wabah Corona, tercatat sampai februari terdapat penurunan okupansi hotel sampai 70%, pembatalan penerbangan mencapai 12 ribu jadwal, dan penurunan kunjungan destinasi wisata favorit seperti Borobudur mencapai 30%. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan bahwa wabah virus corona diperkirakan merugikan sektor pariwisata Indonesia US$2,8 miliar atau Rp38,2 triliun. Nilai estimasi kerugian ini masih terus meningkat mengingat sampai saat ini tren jumlah warga yang terjangkit justeru naik dan masa darurat bencana COVID-19 pun diperpanjang.
Usaha Penyelamatan Sektor Pariwisata
Sektor Pariwisata Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Maka sebelum negara-negara target utama pariwisata Indonesia pulih dipastikan sektor pariwisata Indonesia belum akan membaik. Ketika negara-negara target pasar mulai pilih, Indonesia perlu mengantisipasi persaingan pasar pariwisata yang sangat sengit mengingat negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapore juga memiliki target pasar yang sama yaitu Tiongkok, Australia, dan negara-negara Eropa.
Satu hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia di tengah masa bencana ini adalah dengan menekan angka penularan maupun kematian akibat Corona serta memutakhirkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Kejelasan data akan menepis keraguan masyarakat international terhadap kondusivitas dan keamanan sektor pariwisata di Indonesia terutama pasca bencana.
Dimasa ini pemerintah juga bisa menambal berbagai lubang pada sektor pariwisata. Salah satu lubang besar yang menghambat kemajuan pariwisata Indonesia adalah lemahnya digitalisasi pelayanan kapariwisataan.
Umumnya journey wisatawan ketika berwisata adalah seperti berikut:
Di era digitalisasi setiap aktivitas wisatawan di kelima fase dalam journey tersebut harus dimudahkan dengan berbagai macam layanan digital.
Menurut World Travel and Tourism Council sektor pariwisata menyerap pekerja enam kali lebih banyak dari sektor manufaktur otomotif, lima kali lebih banyak dari industry kimia, empat kali lebih banyak dari Industri pertambangan, dan dua kali lebih banyak dari industry telekomunikasi. Keputusan pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan sudahlah tepat. Optimisme dan harapan yang dibangun oleh pemerintah terhadap sektor pariwisata di awal masa pemerintahan hendaknya dipertahankan. Bahkan di masa-masa tersurampun akan selalu ada harapan.
Sumber:
https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/efek-virus-corona-ke-wisata-ri-per-6-april-2020
