Tantangan Digitalisasi Pajak dalam Era Ekonomi Digital

Contoh lainnya adalah mengenai adanya PMK No.35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap (BUT), yang mewajibkan semua unit usaha asing di Indonesia wajib mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan NPWP tersebut, BUT akan menjadi subyek pajak, dengan yuridiksi yang tetap.

Akan tetapi, peraturan tersebut pun kembali menuai polemik di kalangan pelaku usaha setelah dianggap tidak efektif karena masih merujuk kepada aturan perpajakan konvensional. Padahal, sejumlah model bisnis perusahaan digital yang beroperasi di lintas negara, tidak lagi mengenal yuridiksi wilayah.

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi

Tantangan berikutnya adalah memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam era ekonomi digital, proses administratif pun sebaiknya harus dikembangkan secara terintegrasi dengan teknologi agar dapat meminimalisasi biaya, baik bagi wajib pajak maupun DJP.

DJP pun dikabarkan telah menganggarkan Rp3,1 triliun untuk pembangunan sistem teknologi informasi. Anggaran tersebut kabarnya akan digunakan untuk membeli software sistem informasi perpajakan yang teruji dengan modifikasi, hingga konsultasi untuk membangun sistem tersebut.

Hanya saja, pemanfaatan teknologi digital tersebut akan mendapatkan tantangan besar, terlebih apabila melihat fakta belum meratanya akses teknologi digital di Indonesia. Selain itu, melihat berbagai masalah sistem perpajakan di daerah pun bisa menjadi titik lemah, karena masih banyak persoalan seperti kurangnya sistem data perpajakan, lemahnya pemetaaan potensi pajak, hingga masih maraknya praktek kecurangan dan kebocoran pajak yang masih berlangsung saat ini.